Ruas Jalan Nabire–Enaro Putus di KM 139, Perlu gerak cepat.

 

Nabire - AnakKampung.com - Ruas Jalan Nasional Nabire–Enaro putus total di KM 139 akibat longsor. Akibatnya, arus transportasi barang dan jasa terhenti beberapa hari. Kondisi ini berdampak besar pada terputusnya urat nadi ekonomi, melonjaknya harga kebutuhan di pedalaman, hingga terganggunya pelayanan pemerintahan di beberapa kabupaten yang sangat bergantung pada jalur darat.

Perlu dipahami, jalan ini adalah ruas Jalan Nasional, bukan jalan provinsi atau kabupaten. Artinya, kewenangan penanganan sepenuhnya berada pada Balai Jalan Nasional di Nabire, bukan gubernur maupun para bupati. Pembagian kewenangan ini sudah jelas sesuai dengan status ruas jalan.

Namun, dalam keadaan  penanganan  di KM 139 lambat, Gubernur bisa mendesak atau dapat berkoordinasi  ke pihak Kepala Balai Jalan Nasional atau Satkernya melalui Kepala Dinas PUPR Papua Tengah, agar segera mengerahkan alat berat terdekat. Putusnya jalan nasional adalah persoalan darurat yang harus ditangani bukan hitungan hari, tetapi jam. Prinsip yang harus dipakai: bergerak cepat, bekerja keras, bertindak tepat.

Asosiasi Bupati Meepago sebelum turun ke lokasi sebaiknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kadis PUPR sebagai anak buah Gubernur di bidang infrasturktur, untuk memastikan langkah apa yang sedang ditempuh pihak berwenang. Tanpa koordinasi ini, bisa muncul salah paham di masyarakat yang menganggap bupati atau gubernur sebagai pihak yang bertanggung jawab, padahal kewenangan ada di Balai Jalan Nasional.

Setelah meninjau lokasi, yang lebih penting adalah tindak lanjut konkret: bupati dan gubernur harus menekan koordinasi teknis bersama Balai Jalan Nasional agar perbaikan dilakukan secepat mungkin.

Pencerahan ini disampaikan agar masyarakat tidak salah paham mengenai kewenangan penanganan jalan, sekaligus agar semua pihak bekerja lebih efektif demi kepentingan rakyat.

Penulis adalah Mantan PUPR Provinsi Papua Tengah. (Awi jr.  2025)